Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang mulia dan terpelajar, untuk sudi kiranya memberikan putusan yang amar nya sebagai berikut;----------------------------------------------

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.----------
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum. Karena unsur “barang milik orang lain” tidak terpenuhi, sebab leasing bukan pemilik sah kendaraan ( BPKB ) atas nama pihak ketiga.--------------------------------------------
3. Menyatakan Leasing hanya berkedudukan sebagai kreditur, bukan pemilik barang, sehingga laporan leasing seharusnya menjadi ranah perdata (wanprestasi),dan bukan pidana.-----
4. Menyatakan Tidak ada fidusia, maka leasing  tidak memiliki hak eksekusi dan tidak berwenang mengklaim objek kendaraan secara pidana.-------------------------------------------
5. Menyantakan Penetapan tersangka tanpa bukti yang cukup, bertentangan dengan pasal 183 KUHAP serta prinsip due process of law.---
6. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, sah atau tidaknya penetapan tersangka merupakan obyek praperadilan.-
7. Menyatakan akta fidusia yang digunakan leasing adalah cacat hukum dan tidak dapat dijadikan dasar pidana.-----------------------
8. Menyatakan segala akibat hukum dari penetapan tersangka terhadap Pemohon batal demi hukum.---------------------------------
9. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.----------                        

Demikian permohonan praperadilan ini diajukan dengan penuh itikad baik, agar dapat diperiksa dan diputus sebagaimana mestinya demi tegaknya marwah keadilan dan kepastian hukum.