Dalam Provisi :

1. Menyatakan penundaan pelaksanaan eksekusi pembatalan SHM No.894/Pamanukan Hilir atas nama Rizky Bagoes Maulia dan Guntur Ramdani sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini.

Dalam Pokok Perkara :

1.   Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan Akta Perdamaian tanggal 02 Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat;

3. Menyatakan Penggugat adalah beritikad baik yang harus dilindungi hukum kaaarena telah melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat dengan membayar sebesar Rp. 60.000.000,- kepada Tergugat pada tanggal 02 Desember 2022;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan “Wanprestasi” karena setelah menerima pembayaran dan melakukan pencabutan gugatan, justru mengingkari kewajibannya sesuai isi perjanjian perdamaian tanggal 02 Desember 2022 karena mengajukan permohonan eksekusi putusan No.120/G/2021/PTUN.BDG kepada Turut Tergugat- dan Turut Tergugat-3 untuk membatalkan SHM No. 894 atas nama Penggugat (Rizky Bagoes Maulia) dan Guntur Ramdani;

5. Menyatakan permohonan eksekusi yang diajukan Tergugat dan melahirkan “Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat No.5/Pbt/BPN.32.MP.02.01/II/2025 tanggal 3 Pebruari 2025 adalah tidak sah karena diajukan oleh pihak yang sudah tidak memiliki kepentingan hukum dan tidak punya hak keperdataan lagi pada SHM No.894/Pamanukan hilir;

6. Menyatakan Tergugat wajib mengembalikan keadaan dan mencabut kembali permohonan eksekusi yang telah diajukannya kepada Turut Tergugat-2 dan Turut Tergugat-3, serta membuat surat pernyataan tidak berkepentingan lagi atas SHM No.894/Pamanukan hilir;

7. Memerintahkan Turut Tergugat-2 dan Turut Tergugat-3 untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

8. Memerintahkan Turut Tergugat-2 dan Turut Tergugat-3 untuk menolak semua permohonan eksekusi atas putusan perkara No. 120/G/2021/PTUN.Bdg tanggal 15 Maret 2022 untuk membatalkan SHM No. 894, walaupun perkara tersebut telah berkekuatan  hukum tetap.

9. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)